DI sebuah aula yang tak jembar di sudut hotel di Bogota, ibu kota Kolombia, lebih dari 30 jurnalis dari berbagai negara berkumpul pada Maret 2025. Suhu Bogota yang sejuk kala itu tak mampu mendinginkan suasana diskusi jurnalis dari 13 negara yang merencanakan investigasi mengenai taktik lobi perusahaan-perusahaan teknologi global.
Perdebatan sengit sudah dimulai sejak penentuan nama proyek. Setiap hadirin melontarkan semua ide yang muncul di kepala, lalu tim investigasi yang dikoordinasi media asal Brasil, Agência Pública dan Centro Latinomamericano de Investigación Periodística (CLIP), mencatat semua usulan tajuk proyek.
Dari puluhan opsi yang terkumpul, proyek investigasi global ini akhirnya diberi nama “Big Tech’s Invisible Hand”. Tempo bersama 16 organisasi media di seluruh dunia ikut bergabung dalam proyek kolaborasi ini.
Metafora “tangan tak terlihat” atau “invisible hand” dikenalkan ekonom asal Skotlandia, Adam Smith, pada abad ke-18. Dia ingin menunjukkan bahwa individu dengan mengejar keuntungan pribadi sesungguhnya bisa ikut menyejahterakan masyarakat.
Smith sekaligus memperingatkan bahwa para pelaku dalam pasar bebas acap kali berkolusi untuk memanipulasi aturan demi keuntungan mereka.
Persis seperti dalil Smith itulah korporasi global seperti raksasa teknologi hari ini beroperasi. Mereka ikut terlibat dalam pembentukan undang-undang, mengintervensi kebijakan pemerintah, hingga memanipulasi opini publik untuk keuntungan mereka sendiri. Sekelompok perusahaan bernilai triliunan dolar itu dikenal sebagai Big Tech.
Raksasa teknologi ini memiliki dampak besar pada semua aspek kehidupan masyarakat. Orang-orang di balik perusahaan-perusahaan ini dapat dihitung dengan satu tangan. Namun selama ini hanya sedikit data yang mengungkap bagaimana taktik mereka dalam mempengaruhi kebijakan dan undang-undang di berbagai negara.
Saat ini, Big Tech merupakan sektor yang paling banyak menghabiskan dana untuk lobi di Uni Eropa, di mana mereka diwajibkan untuk mendeklarasikan laporan keuangan mereka. Pada 2024, sektor ini menghabiskan 67 juta euro.
Nilai ini meningkat 57 persen dibanding anggaran lobi sejak 2020. Di Amerika Serikat, di mana mereka juga harus mempublikasikan pengeluaran lobi mereka, raksasa teknologi menghabiskan US$ 61 juta pada 2024.
Perusahaan teknologi besar juga memiliki pendapatan lebih banyak dari sejumlah negara kecil. Menurut laporan keuangannya, Alphabet—pemilik Google—memiliki pendapatan sebesar US$ 350 miliar pada 2024.
Nilai itu hampir setara dengan produk domestik bruto Cile, tiga kali lipat dari Ekuador, dan sepuluh kali lipat dari El Salvador. Pendapatan Amazon pada tahun lalu mencapai hampir US$ 638 miliar, angka yang setara dengan produk domestik bruto Argentina.
Daya tawar raksasa teknologi lebih besar di negara-negara yang kurang berkembang. Di beberapa negara, seperti Brasil dan Indonesia, ketentuan lobi tidak diatur sehingga sulit melacak aktivitas lobi serta mengukur dampak terhadap berbagai peraturan yang dibuat parlemen dan pemerintah.
Meski begitu, tangan-tangan yang membentuk peraturan ini tidak boleh tetap tersembunyi. Pekerjaan ini dilakukan oleh para profesional yang dibayar tinggi dan merupakan bagian dari operasi yang kompleks, yang secara internal dikenal sebagai tim relasi pemerintah.
Departemen ini menyewa pihak ketiga untuk bertindak atas nama mereka, seperti firma hukum atau asosiasi bisnis. Mereka berinvestasi dengan membangun dan memelihara hubungan dengan otoritas pemerintah, membayari perjalanan, hingga sekadar mentraktir makan malam sepulang kerja.
Mengungkap cara kerja operasi lobi ini, proyek kolaborasi global “Big Tech’s Invisible Hand” menerbitkan beberapa seri liputan investigasi mengenai manuver raksasa teknologi dalam membentuk undang-undang dan peraturan serta mengerahkan operasi pengaruh untuk menghindari peraturan yang berlaku di berbagai negara.
Investigasi lintas negara ini telah mengidentifikasi hampir 3.000 taktik lobi yang dilakukan platform digital di berbagai negara.
Khusus di Indonesia, Anda dapat membaca laporan mengenai “Cawe-cawe Perusahaan Teknologi dalam Pembuatan Regulasi” serta “Taktik Media Lokal Bertahan dari Disrupsi Digital”. Ada juga artikel mengenai “Cara Perusahaan Teknologi Menyiasati Publisher Rights di Negara Lain” dan “Wawancara dengan Komite Publisher Rights”. ● (Source: Tempo)
