spot_img
spot_img
Main ReportPerusahan tak Transparan dalam Pembayaran Royalti, Nuryadin:  Harus Dibentuk Pansus

Perusahan tak Transparan dalam Pembayaran Royalti, Nuryadin:  Harus Dibentuk Pansus

- Advertisement -

LENTERA.CO.IDAnggota komisi III DPRD Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad, mengaku sampai saat ini belum memiliki data yang valid tentang kewajiban royalti seperti bukti setor PNBP maupun restribusi lainya. 

“Jadi, kita masih minim data, khusus untuk kewajiban royalty, misalnya bukti setor PNBP, dan retribusi lainya,”kata Nuryadin, sebagaimana rilis yang diterima deltasatu.com, Minggu (18/9).

Ia menyatakan, data IPPKH untuk pembayaran lanreng dan data kuota produksi setiap perusahaan tidak disampaikan ke pemda.

“Kami belum bisa menghitung berapa kewajiban dan berapa jatah 32 persen yang menjadi hak daerah penghasil”, ujarnya.

Pemda dan DPRD kata Nuryadin, akan lebih mudah menghitung pendapatan daerah yang bersumber dari pembagian royalti dari pemerintah pusat, yakni dana bagi hasil (DBH) dan lainnya.

“Jika semua perusahaan tambang yang beroperasi di Halteng lebih transparan ke pemda terkait data pembayaran kewajiban ke negara. Seperti, luasan IPPKH, kuoto produksi per tahun dan pembayaran pajak lainya, maka kita akan lebih mudah menghitungnya,”bebernya.

Data itu menurut Nuryadin, menjadi dasar perhitungan Kementerian Keuangan untuk menetapkan alokasi 32 persen untuk daerah penghasil, sepanjang tidak ada transparansi dari pihak perusahaan dipastikan Kementrian Keuangan menetapkan sesuai selera.

“Belum lagi pajak kendaran bermotor dan pajak menggunakan BBM. Data itu juga hingga saat ini tidak dimiliki oleh pemda. Padahal, itu salah satu sumber pendapatan yang sangat besar melalui pembagian hasil dengan pemerintah provinsi,”paparnya.

Berkait itu, Nuryadin menegaskan, bahwa Halmahera Tengah dengan potensi nikel yang saat ini di eksploitasi atau produksi 10 perusahaan pertambangan, mestinya dalam penetapan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan pembagian keuangan pusat dan daerah yakni 32 Persen jatah daerah penghasil, harusnya setiapa tahun DBH sebesar 300 Milyar.

“Karena itu saya usulkan agar ada pembentukan tim kerja atau panasus untuk menulusuri data potensi pembaayaran ke negara,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemda juga harus berani menetapkan berapa persen alokasi anggaran untuk PPM setiap perusahaan sehingga setiap tahun berjalan atau setiap November, pemerintah kecamatan dan desa lingkar tambang suda dapat menyampaikan usulan kegiatan yang akan dialokasi melalui kegiatam PPM setiap perusahaan. Kenapa bulan November?, kata dia, karena siklus penganggaran akan aktif berjalan pada Januari sehingga di Februari, PPM suda bisa jalan bersamaan dengan realisasi kegiatan dalam APBD.

“Perlu di ketahuai bahwa anggaran PPM berasal dari persentasi pendapatan bersih perusahaan, jadi seandainya keuntungan bersih perusahaan dalam setahun 1 Triliyun dan  Alokasi Anggaran untuk program 1 persen, maka harus 10 Milyar untuk kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat,” terangnya.

(Rep: Jun/Red: Ajin)

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Oll Lates News

Komisi III DPRD Halteng Menanggapi Desakan LSM NorMA

LENTERA.CO.ID – LSM North Mollucas Advocation menyatakan, sejauh ini...

DPRD dan Pemda Halteng Didesak untuk Menindak PT. PPA

LENTERA.CO.ID – Menanggapi masalah tenaga kerja perusahaan, Direktur LSM...

Bharada RE Bertemu Sambo di Reka Adegan Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID -- Tersangka Bharada Richard Eliezer (RE) dipastikan hadir...

Peragakan 78 Adegan dalam Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID -- Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Hutabrat (J) akan...

Rusia akan Latihan Militer Bersama China dan Negara Sekutu

LENTERA.CO.ID -- Rusia akan menggelar latihan militer di timur...

Mahasiswa Medan Dukung Penuntasan Kasus Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID -- Aliansi Masyarakat Cinta Polri menggelar aksi damai...

Kapolri Copot Jabatan dan Mutasi 24 Polisi Terkait Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID -- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindak...

TERPOPULER

Komisi III DPRD Halteng Menanggapi Desakan LSM NorMA

LENTERA.CO.ID – LSM North Mollucas Advocation menyatakan, sejauh ini...

Saat Polisi-Jaksa Langgengkan Kriminalisasi

LENTERA.CO.ID -- Septandi Alfianto kaget saat menerima surat panggilan...

DPRD dan Pemda Halteng Didesak untuk Menindak PT. PPA

LENTERA.CO.ID – Menanggapi masalah tenaga kerja perusahaan, Direktur LSM...

DPC PDIP Halteng Buka Penjaringan Bakal Calon Legislatif, Target 8 Kursi

LENTERA.CO.ID – Menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat, Partai PDI...

Bharada RE Bertemu Sambo di Reka Adegan Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID -- Tersangka Bharada Richard Eliezer (RE) dipastikan hadir...

Peragakan 78 Adegan dalam Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID -- Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Hutabrat (J) akan...

Rusia akan Latihan Militer Bersama China dan Negara Sekutu

LENTERA.CO.ID -- Rusia akan menggelar latihan militer di timur...

Dorong Ekonomi Digital, Solusi Energi Luncurkan Metaverse MyVerse

LENTERA.CO.ID -- Saat ini Metaverse sedang menjadi topik hangat...

Sidang KEPP, Sambo Dipecat

LENTERA.CO.ID -- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia...

Ferdy Sambo Hadiri Sidang Etik di Mabes Polri

LENTERA.CO.ID -- Lingkungan Mabes Polri mendapat penjagaan ketat petugas...