LENTERA.CO.ID — Anggota Komisi III DPRD Halmahera Tengah memberikan dukungan dan apresiaasi kepada PT. Smart Marsindo yang kini melakukan persiapan produksi tambang nikel di Kecamatan Pulau Gebe.

“Apresiasi ini saya sampaikan karena sebelum malakukan pembongkaran lahan di dalam areal tambang, perusahan tersebut melakukan kebijakan taliasi atau ganti rugi tanaman atau tanam tumbuh milik masyarakat sekitar yang telah mengelolah areal tersebut untuk berkebun, walaupun areal teresebut masuk dalam kawasan hutan negara,” kata anggota Komisi III, Nuryadin Ahmad melalui rilis yang ia kirim ke redaksi media ini, Senin, 01 Agustus 2022.

Nuryadin mengatakan, bahwa dirinya melihat kebijaka perusahaan tersebut adaah bentuk niat baik untuk membangun satu relasi sosial yang baik dengan masyarakat lingkar tambang. Itu sebabnya, kata dia, kehadiran investasi ini dapat memberikan dampak yang postif bagi masyarakat Pulau Gebe.

Dikatakan, tentu kebijakan taliasih seperti ini juga bisa berlaku pada perusahan lain, karena sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang bahwa, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah hak dan aset negara yang tidak bisa diperjual belikan masyarakat, apalagi diklaim menjadi hak milik, tak terkecuali untuk keperluan sementara. Meski begitu, perusahan hanya bisa menghargai suar lelah masyarakat yang memiliki tanam tumbuh di kawan tersebut dengan nominal harga lahan didasarkan pada SK Bupati.

“Olehnya, jika ada oknum tertentu yang menuntut harus ada pembayaran ganti rugi lahan, maka hal itu sangat bertentangan dengan UU kehutan. Sebab siapapun tidak diperkenankan untuk melakukan jual belih tanah di kawasan hutan negara,” tegas Nuryadin.

Pernyataan ini disampaikan lantaran dirinya memantau dan mengikuti perkembangan informasi lalu menemukan bahwa sekitar 60 warga Pulau Gebe yang memiliki tanam tumbuh di blok IUP PT. Smart Marsindo dan proses pembayaran tanam tumbuh mliki warga suda 99 persen telah selesai.

“Sebagai Wakil Rakyat yang kebetulan Dapil Patani Gebe, kami berharap setelah proses pembayaran tanam tumbuh selesai, perusahan juga suda harus melakukan produksi sehingga dapat menghasilkan income ke daerah, maupun penyerapan tenaga kerja dan yang paling penting adalah peningkatan perekonomia  di wilayah lingkar tamabng,” tuturnya.

Berkait itu, kata Yadin, sapaan karib Nuryadin Ahmad, bahwa DPRD akan bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk mengawal program Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan oleh pihak perusahaan sehingga program tersebut benar menyentuh pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat lingkar tambang.

“Jadi bukan cuma PT. SM yang akan kita awasi, tapi juga PT. FBLN, PT. Mineral Trobos, PT. Anugera & PT. Bahtera. Selain PPM juga pengawasan terhadap kewajiban lingkungan berupa reboisasi maupun kewajiba Daerah Aliran Sungai (DAS) yang akan di laksanakan,” terangnya.

Itu sebabnya, politisi PDI Perjuangan ini mengimbau kepada warga masyarakat, khususnya keluarga yang ada di Pulau Gebe agar tidak terprovokasi dengan informasi sepihak terkait eksistensi semua perusahan yang ada di Pulau Gebe saat ini, karena semua perusahaan yang masuk ke daerah ini memiliki legal stending yang jelas. “Kalaupun ada hal yang akan disampaikan, saya kira pihak perushaan selalu terbuka untuk membangun komunomasi yang baik, atau bisa saja semua hal bisa disampaikan ke Pemda untuk memediasi, dibicarakan dengan baik sehingga Halteng yang saat ini ditetapkan sebagai sala satu kawasan industri nasional selalu kondusif bagi investasi dalam negeri maupun luar negeri,” pintanya.

Rep: Jun/Red: Ajin