spot_img
spot_img
Beranda blog

Perusahan tak Transparan dalam Pembayaran Royalti, Nuryadin:  Harus Dibentuk Pansus

0
Anggota komisi III DPRD Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad

LENTERA.CO.IDAnggota komisi III DPRD Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad, mengaku sampai saat ini belum memiliki data yang valid tentang kewajiban royalti seperti bukti setor PNBP maupun restribusi lainya. 

“Jadi, kita masih minim data, khusus untuk kewajiban royalty, misalnya bukti setor PNBP, dan retribusi lainya,”kata Nuryadin, sebagaimana rilis yang diterima deltasatu.com, Minggu (18/9).

Ia menyatakan, data IPPKH untuk pembayaran lanreng dan data kuota produksi setiap perusahaan tidak disampaikan ke pemda.

“Kami belum bisa menghitung berapa kewajiban dan berapa jatah 32 persen yang menjadi hak daerah penghasil”, ujarnya.

Pemda dan DPRD kata Nuryadin, akan lebih mudah menghitung pendapatan daerah yang bersumber dari pembagian royalti dari pemerintah pusat, yakni dana bagi hasil (DBH) dan lainnya.

“Jika semua perusahaan tambang yang beroperasi di Halteng lebih transparan ke pemda terkait data pembayaran kewajiban ke negara. Seperti, luasan IPPKH, kuoto produksi per tahun dan pembayaran pajak lainya, maka kita akan lebih mudah menghitungnya,”bebernya.

Data itu menurut Nuryadin, menjadi dasar perhitungan Kementerian Keuangan untuk menetapkan alokasi 32 persen untuk daerah penghasil, sepanjang tidak ada transparansi dari pihak perusahaan dipastikan Kementrian Keuangan menetapkan sesuai selera.

“Belum lagi pajak kendaran bermotor dan pajak menggunakan BBM. Data itu juga hingga saat ini tidak dimiliki oleh pemda. Padahal, itu salah satu sumber pendapatan yang sangat besar melalui pembagian hasil dengan pemerintah provinsi,”paparnya.

Berkait itu, Nuryadin menegaskan, bahwa Halmahera Tengah dengan potensi nikel yang saat ini di eksploitasi atau produksi 10 perusahaan pertambangan, mestinya dalam penetapan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan pembagian keuangan pusat dan daerah yakni 32 Persen jatah daerah penghasil, harusnya setiapa tahun DBH sebesar 300 Milyar.

“Karena itu saya usulkan agar ada pembentukan tim kerja atau panasus untuk menulusuri data potensi pembaayaran ke negara,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, Pemda juga harus berani menetapkan berapa persen alokasi anggaran untuk PPM setiap perusahaan sehingga setiap tahun berjalan atau setiap November, pemerintah kecamatan dan desa lingkar tambang suda dapat menyampaikan usulan kegiatan yang akan dialokasi melalui kegiatam PPM setiap perusahaan. Kenapa bulan November?, kata dia, karena siklus penganggaran akan aktif berjalan pada Januari sehingga di Februari, PPM suda bisa jalan bersamaan dengan realisasi kegiatan dalam APBD.

“Perlu di ketahuai bahwa anggaran PPM berasal dari persentasi pendapatan bersih perusahaan, jadi seandainya keuntungan bersih perusahaan dalam setahun 1 Triliyun dan  Alokasi Anggaran untuk program 1 persen, maka harus 10 Milyar untuk kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat,” terangnya.

(Rep: Jun/Red: Ajin)

Komisi III DPRD Halteng Menanggapi Desakan LSM NorMA

0
Anggota Komisi III, DPRD kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad

LENTERA.CO.ID – LSM North Mollucas Advocation menyatakan, sejauh ini pihaknya melihat bahwa dampak positif dari perusahaan tersebut adalah sektor tenaga kerja dan pertumbuhan sektor usaha, tapi menjadi sangat ironi karena faktanya tingkat kesejahteraan masyarakat masi jaih dari harapan.

“Artinya bahwa manfaat kegiatan produksi kepada masyarakat daerah penghasil sangat kecil, bahkan dari hasil kajian, kami juga melihat 4 tahun terakhir sumbangsi pendapatan daerah di sektor pertambangan khususnya royality juga tidak signifikan”, kata Direktur NorMA, Fajri Husen kepada redaksi media ini, Ahad, 19 September 2022.

Berkait itu, Fajri mendesak kepada Pemda Halteng agar tidak bole diam, sebaba ini problem yang harus diseriusi. Pihaknya pun akan mendukung Pemda untuk mengambil langkah sampai pada tingkat somasi kepada Perusahaan yang tidak tranparan terhadap kewajiban kepada negara maupun Pemerintah Daerah, seperti kewajiban Progrem, Pemberdayaan Masyarakat, PNBP, Pajak Galian C, IMB, Pajak Restoran dan lain-Lain.

Dietahui Halteng ada 10 Perusahaan tambang yang telah mendapatkan kuota produksi dari Kementrian ESDM untuk melakukan Produksi biji nikel, diantaranya : PT. WBN, PT. Tekindo, PT. Halmahera Sukses Mineral, PT. BPN, PT. First Pacifik Mining, PT. FBLN, PT. Anugera Sukses Mining, PT. Moneral Trobos, PT. Smart Marsindo & PT. Bahtera Putra Mulia. “Kami minta 9 Perushaan ini harus di Awasi dan di evaluasi semua kewajiban maupun tanggung jawab sosial dan kewajiban reklamasinya, bahkan izin kehutanan juga haru dilihat secara detil luasan IPPKH,” ujarnya.

Komisi III, DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad saat dikonfirmasi terkait pernyataan LSM tersebut mengatakan, bahwa dirinya dalam komisi yang membidangi sektor pertambangan ini meapresiasi sikap kritis LSM tersebut maupun stekholder lainya atas masukan pikiran yang telah disampaikan. Nuryadin mengatakan, secara tupoksi DPRD, telah melakukan pengawasan baik menyurat maupun langkah koordinasi langsung dengan beberapa perusahaan, dan insha Allah kordinasi ini akan tetap kami lakukan, meski ia juga mengaku sampai saat ini pihaknya masi minim data khusus untuk kewajiban royalty seperti bukti setor PNBP, dan retribusi lainya, data IPPKH untuk pembayaran lanreng dan data kuota produksi setiap perusahaan tidak disampaikam sehingga belum bisa menghitung brapa kewajiban dan berapa jatah 32 persen yang menjadi hak daerah penghasil.

Selain itu, lanjut Nuryadin, kewajiban Perusahan khusus untuk Program Pemberdayaan Masyarakat yang harus dilaksanakan setiap tahun juga hanya beberapa perusahan yang telah menyampaikan kegiatan tersebut sehingga akan ditindaklanjuti dengan menyapaikan surat untuk koordinasi. Begitu juga dengan kewajiban reklamasi yang menurutnya sangat krusial sehinggal pada prinsilnya Komisi III dan Komisi II akan menggandeng dinas tekhnis untuk mengundang pimpinana managemen perusahaan tersebut untuk dibicarakan sehingga ada sikap dan tanggungjawab bersama dalam menyelesaikan permsalahan yang di soroti oleh publik, termasuk pengelolaan tenaga kerja di masing-masing perusahaan.

“Yang terakhir saya sampaikan, bahwa kita akan mengevaluasi dan juga akan ada tindakan setelah kita memimiki data otentik di lapangan, karena dari kuota produksi yang dikeluarkan tidak semua perusahaan yang capatai target, sehingga kami juga harus objektif melakukan pengawasan”, terangnya. “Dan untuk diketahui bahwa dari 9 Perusahan itu, 7 Perushaan suda lama produks, 2 Perusahan masi tahap persiapan Produksi yaitu PT. Smart Marsindo di Kec. Pulau Gebe dan PT. First Pacifik Mining di Sagea Kec. Weda Utara,” tambahnya.

Tak hanya itu, Komisi III DPRD akan mengambil sikap tegas bahkan akan menyampaikan laporan resmi kepada kementrian ESDM dan Kementrian Investasi/BKPM terhadap perusahaan yang menunggak pajak dan tidak melaksanakan kewajiban sosial, reklamasi dan PPM untuk di evaluasi perizinanya, sebab Reklamasi dan Program Pemberdayan itu adalah maanfaat yang hendak dinikmati langsung oleh masyarakat lingkar tambang. “Kami tidak akan toleransi bagi siapa yang tidak menjalankan komtimen tersebut,” tegasnya.

“Kami juga berharap kepada para managemen perusahaan supaya kooparatif dengan Pemda terkait data yang diminta sehingga kami bisa hitung berapa hak daerah yang ditranfer ke daearah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH)”.

(Rep/Red: Jun/Ajin)

Saat Polisi-Jaksa Langgengkan Kriminalisasi

0
Ilustrasi

LENTERA.CO.ID — Septandi Alfianto kaget saat menerima surat panggilan dari Polres Sleman pada 10 April tahun lalu.

Dalam surat itu, pria 28 tahun ini akan dimintai keterangan soal peristiwa dugaan tindak pidana bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang, atau barang, atau penghasutan atau pemaksaan, yang sedang diselidiki oleh Polres Sleman lewat pasal 170, 160, dan 335 KUHP.

Meski kaget, Tandi –sapaan akrabnya– sudah menduga dirinya akan dipanggil polisi. Sebelumnya sudah 15 warga dipanggil untuk dimintai keterangan atas kasus serupa. Tandi adalah warga ke-16 dari total 18 orang yang dimintai keterangan.

Kasus yang menimpa mereka adalah: dianggap menghalangi kegiatan pertambangan milik seorang pengusaha tambang pasir, Pramudya Afgani, di Sungai Progo, Dusun Prapak, Desa Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Sleman, Yogyakarta, pada 28 Desember 2020, pukul 11 siang.

Siang itu, puluhan warga melakukan protes di lokasi aktivitas pertambangan pasir dan batu milik Pramudya di Sungai Progo—yang memisahkan Sleman dan Kulonprogo. Pasalnya, kegiatan massal warga seperti pernikahan dan pemakaman terganggu oleh suara aktivitas pertambangan.

“Suara alat berat sampai ke lokasi. Keras sekali,” kata Tandi kepada wartawan Tirto, (9/9).

Saat itu, warga hanya menyuarakan protes sembari membawa spanduk penolakan aktivitas tambang. Aparat dari Polsek Minggir juga turut memantau aksi protes tersebut.

“Pihak Polsek [Minggir] sendiri melihat tak ada sama sekali kekerasan,” kata Tandi.

“Makanya saya bingung. Saat dimintai keterangan, saya jawab pertanyaan penyidik, menghalangi [aktivitas pertambangan] bagaimana? Kita hanya bentangkan banner. Tak ada blokade jalan,” katanya. “Saya tanya begitu, penyidik tidak menjawab.”

Puncaknya terjadi pada 7 Oktober 2021: status kasus yang menggunakan Pasal 162 UU Minerba ini naik menjadi penyidikan oleh Polres Sleman dan menetapkan dua warga sebagai terlapor. Mereka adalah Iswanto dan Engfat Jonson Panorama.

***

Penolakan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kali Progo (PMKP) terhadap tambang pasir sebenarnya sudah berlangsung sejak 2017. Warga dari Dusun Jomboran dan Dusun Nanggulan di Kabupaten Sleman, serta Dusun Pundak Wetan dan Dusun Wiyu di Kabupaten Kulon Progo itu setidaknya sudah tujuh kali melakukan aksi penolakan aktivitas tambang pasir.

Selain usaha tambang pasir milik perseorangan yang dipunyai Pramudya Afgani, ada juga PT Citra Mataram Konstruksi (CMK) yang menambang pasir dan batu di sekitar Sungai Progo. Perusahaan ini setidaknya tercatat mendapat dua jenis izin berbeda. Izin pertama adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X pada 14 Juli 2020, dengan konsesi seluas 4,2 hektare.

Sedangkan izin kedua berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 Oktober 2021. Konsesi izinnya lebih luas: 11,47 hektare.

Warga punya alasan kuat menolak dua perusahaan tambang pasir itu: kehadiran mereka rawan bikin lingkungan rusak.

“Di dekat Sungai Progo, ada pamsimas [penyediaan air minum dan sanitas berbasis masyarakat] yang biasa digunakan warga untuk kebutuhan air,” kata Abi Manyu dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta—salah satu organisasi yang mengadvokasi kasus ini—kepada wartawan Tirto, (8/9).

Bahkan satu bulan setelah aksi protes di Sungai Progo yang berujung kriminalisasi tersebut, warga sempat melaporkan PT CMK ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen persetujuan aktivitas tambang dan daftar hadir sosialisasi yang dilakukan pada Oktober 2020. Kasus itu sempat diproses oleh Polda Yogyakarta pada Mei 2021.

“Namun sampai sekarang tak jelas sampai mana prosesnya,” lanjut Abi.

Setelah penetapan Iswanto dan Engfat Jonson Panorama sebagai terlapor, kasus ini berjalan di tempat. Abi, Tandi, maupun pihak lainnya yang menolak tambang tak pernah tahu perkembangan kasusnya. Abi menduga pihak aparat penegak hukum sengaja bikin ketidakpastian untuk meredam gerakan masyarakat.

“Fenomena seperti ini akan bikin warga mulai takut untuk kritis, untuk bersuara menolak tambang,” kata Abi.

Ucapan Abi benar adanya. Intimidasi dan kriminalisasi ini, juga tekanan dari lingkungan kerja masing-masing warga, bikin mereka makin was-was.

“Sampai sekarang kami masyarakat dihantui besok bisa dipenjara karena menolak tambang,” kata Tandi. “Di sini, namanya orang Jawa, orang kampung, urusan polisi, ya, pasti takut.”

“Bagi kami, ini intimidasi. Tinggal di tanah kelahiran kampung kami, kami menyelamatkan lingkungan, rumah, tempat tinggal, ikut andil meletarikan, kok, malah begini?”

Wartawan Tirto mencoba menghubungi Pramudya. Namun dia memilih untuk tidak banyak berkomentar.

“Maaf, itu sudah ranahnya pihak yang berwajib,” ujarnya, Senin (12/9) pagi.

Ketika ditanya soal kelanjutan kasus dua warga Jomboran yang dikriminalisasi, Kepala Polres Sleman AKBP Achmad Imam Rifai sendiri sempat merespons dengan meminta penjelasan detil kasusnya, pada 12 September pagi. Namun, setelah wartawan Tirto memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 7 Oktober 2021, ia belum merespons lagi.

SLAPP: Instrumen Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Pasca Reformasi

Dalam diskursus studi hukum, kriminalisasi yang dialami dua warga Jomboran karena membela kelestarian lingkungan masuk dalam fenomena strategic lawsuit against public participation (SLAPP)—atau gugatan strategis terhadap partisipasi publik. Ia adalah praktik penyerangan secara hukum kepada orang-orang yang membela urusan publik.

Praktik SLAPP kerap digunakan untuk membungkam dan mempreteli kebebasan sipil untuk bersuara dan berpartisipasi dalam banyak hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan yang merupakan kepentingan publik. Dua pihak yang kerap menggunakan SLAPP adalah pengusaha yang merasa usahanya terganggu dan pejabat yang merasa kewenangannya digoyang oleh kritik.

Di Indonesia, SLAPP adalah barang baru. Setidaknya fenomena ini baru muncul setelah Soeharto turun pada 1998. Di Orde Baru, tak ada kriminalisasi, adanya penggunaan langsung aparat militer untuk membungkam suara kritis. Bersuara miring, hajar. Popor. Culik. Hilangkan, kalau perlu. Tak ada yang berani lagi.

Namun, mekanisme seperti itu tak berlaku lagi ketika tuntutan demiliterisasi mencuat saat reformasi 1998. Militer harus kembali ke dalam barak. Wacana penegakan hukum, demokratisasi, dan hak asasi manusia lebih dikedepankan.

Menurut dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Agung Wardana, banyak korporasi melakukan praktik SLAPP seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Di sana, masih banyak SLAPP terhadap para aktivis lingkungan, terutama menggunakan jalur perdata.

“Di Indonesia, jika kita lacak, pertama kali dilakukan oleh Newmont. Di Nusa Tenggara terjadi pada Yani Sagaroa atas kasus pencemaran nama baik, dan di Minahasa terjadi pada Rinaldo atas perbuatan melawan hukum. Mereka di-SLAPP oleh Newmont. Karena dianggap menyebarkan berita bohong, merugikan nama baik Newmont,” kata Agung kepada wartawan Tirto, (2/9).

Pasca reformasi, korporasi dan negara sama-sama butuh instrumen baru untuk melakukan pembungkaman terhadap suara kritis. “Menggunakan jalur hukum dianggap sarana yang lebih beradab daripada menggunakan aparat. Dan dua-duanya [Yani dan Rinaldo] dikalahkan oleh pengadilan,” tambah Agung.

Andri Gunawan Wibisana, guru besar hukum lingkungan Universitas Indonesia, pernah menyebut bahwa kasus SLAPP di Indonesia kerap bersifat trivial dan tak substantif—pendeknya: malah menghindar dari masalah utama. Dalam sebuah diskusi daring pada Agustus 2021, ia menyebut beberapa contoh seperti kasus yang terjadi pada Nanto di Indramayu dan Heri Budiawan di Banyuwangi.

Nanto adalah seorang warga di Indramayu yang protes atas rancangan pembangunan PLTU Batubara. Namun, dalam serangkaian aksinya ia malah dituduh memasang bendera merah putih secara terbalik. Begitu juga dengan Heri Budiawan di Banyuwangi yang memimpin gerakan penolakan tambang emas di desanya. Ia malah dituduh memasang bendera palu arit dalam salah satu aksinya—yang kemudian buktinya tak muncul di pengadilan. Tirto menuliskan liputan mendalam soal kasus Budi pada 2018 lalu.

Dari kasus-kasus di atas, kita bisa melihat jelas bagaimana peran SLAPP yang mengubah forum publik menjadi forum hukum, dan mengalihkan konflik kepentingan publik menjadi konflik privat.

Satu Dekade UU PPLH: Kasus SLAPP Mengalir Deras

Seiring berjalannya waktu, ada upaya memasukkan agenda “anti-SLAPP”—sejumlah akademisi hukum menyebutnya demikian—ke dalam berbagai instrumen hukum Indonesia. Salah satunya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 66.

Di sana tertulis: “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Ada juga Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), terutama Pasal 76 yang tertulis: “Setiap orang yang menjadi saksi, pelapor, dan informan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar, wajib diberi perlindungan khusus oleh Pemerintah.”

Bahkan, Komnas HAM juga membuat peraturan soal prosedur perlindungan terhadap pembela HAM pada 2015. Begitu juga dengan Mahkamah Agung (MA) yang mengeluarkan putusan soal pedoman penanganan perkara lingkungan hidup pada 2013.

Di level kementerian, ada Rancangan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Hukum terhadap Pejuang Lingkungan Hidup (Rapermen Anti-SLAPP) sejak 2018 lalu, namun prosesnya mandek hingga saat ini.

Memang ada secercah harapan dari ragam instrumen anti-SLAPP di atas. Semisal pada Mei 2021, Pengadilan Tinggi Bangka Belitung membebaskan enam warga Kelurahan Kenangan, Kecamatan Sungailiat, Bangka Belitung yang dikriminalisasi ketika melakukan partisipasi publik atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Banyak pihak mengapresiasi bahwa putusan ini adalah kemenangan warga pertama melawan SLAPP di ranah pidana. Keputusan ini tak hanya menghentikan SLAPP, tapi juga memberikan pemulihan hak kepada korban.

Namun, masalahnya fenomena tersebut terjadi setelah lebih dari satu dekade Pasal 66 UU PPLH berlaku, atau delapan tahun setelah pedoman Mahkamah Agung terbit. Dalam rentang waktu sekian lama, kita tentu tak bisa menegasikan kasus-kasus kriminalisasi yang lain.

Dalam penelitian pasca-doktoral yang dilakukan Agung Wardana, ia menemukan setidaknya ada 75 kasus kriminalisasi di sektor lingkungan sepanjang 2010 sampai 2021 pasca diberlakukannya UU PPLH tahun 2009. Semua kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

Sektor pidana menjadi yang paling masif dengan jumlah mencapai 68 kasus, disusul perdata lima kasus, dan administrasi negara dua kasus. Dari 75 kasus tersebut, setidaknya ada 198 individu yang menjadi korban kriminalisasi. Mereka adalah: 179 warga lokal/komunitas/masyarakat adat, 13 aktivis/mahasiswa, tiga akademisi/saksi ahli, dua jurnalis, dan satu pegawai pemerintah.

“Lima di antaranya adalah perempuan,” kata Agung.

Jika 75 kasus tersebut dipetakan berdasarkan wilayah kepulauan, hasilnya akan seperti ini: 26 kasus di Pulau Jawa, 23 kasus di Pulau Sulawesi, 14 kasus di Pulau Sumatera, sepuluh kasus di Pulau Kalimantan, empat kasus di Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, serta dua kasus di Kepulauan Maluku dan Papua.

Kata Agung, sebenarnya ada banyak kasus di Papua. Namun, ia sendiri mengaku kesulitan menarik garis batas antara yang murni kasus lingkungan dan yang merupakan kasus upaya masyarakat menentukan nasib sendiri (self-determination).

“Kasusnya Papua lebih kompleks. Saya sedang mencari murni kasus lingkungan,” kata dia. “Apalagi beririsan juga dengan isu pembatasan informasi.”

Polisi dan Jaksa Berkontribusi Masifkan Kriminalisasi

Dalam penelitian yang masih berjalan ini, Agung menemukan pola bahwa kasus SLAPP di sektor lingkungan secara dominan menggunakan peran aktif negara daripada korporasi itu sendiri. Aktornya bisa dari kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Mereka yang selama ini punya wewenang menafsirkan apa itu “melawan ketertiban umum”, “melawan ideologi dan simbol negara”, “penghinaan”, hingga “mengganggu usaha pertambangan”—ragam pasal yang masuk dalam indikator penelitian.

Walau Pasal 66 UU PPLH sudah berlaku lebih dari satu dekade dan putusan MA sudah berlakukan lebih dari delapan tahun, menurut Agung dua instrumen itu saja tidak cukup menjadi “jaring pengaman warga untuk dikriminalisasi”.

Semisal Pasal 66 UU PPLH di bagian penjelasan tertulis: “Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.”

Menurut Agung, frasa “yang menempuh cara hukum” ini multitafsir dan mudah diperdebatkan.

“Apakah warga harus menggunakan gugatan atau sarana pengadilan? Bagaimana dengan demo, boikot, atau kampanye konsumen yang juga legal secara hukum? Warga yang protes kegiatan yang merusak lingkungan, seperti demo atau boikot akan dianggap tidak dilindungi ketimbang yang melapor. Polisi mudah memaknai secara sempit,” kata dia.

Demikian juga dengan putusan MA yang hanya berlaku untuk hakim-hakim di pengadilan. Padahal, proses kriminalisasi sudah terjadi di level kepolisian dan kejaksaan. Butuh waktu yang lama untuk kasus masuk ke proses pengadilan.

Proses yang lama di kepolisian dan kejaksaan tersebut rentan bikin chilling effect bagi warga yang dikriminalisasi. Menurut Agung, kasus yang ditunda adalah salah satu strategi kepolisian untuk melakukan pemerasan atau ancaman terhadap para aktivis lingkungan ini. Mereka mengancam akan sewaktu-waktu membuka kasus ini jika yang bersangkutan melakukan protes lagi.

“Jadi ada yang dilepas, tapi kasusnya enggak selesai. Beberapa kasus ada yang diproses kembali dan masuk penjara. Psychological pressure-nya lebih kuat ketimbang mereka yang ditahan, dipenjara, dan keluar dalam waktu yang ditentukan,” kata Agung.

Fenomena ini terlihat jelas dalam kasus dua warga di Jomboran.

Menurut Agung, masifnya SLAPP di sektor lingkungan berasal dari dua institusi penegak hukum yang jadi ujung tombak penanganan sebuah perkara: kepolisian dan kejaksaan. Pasalnya, dua institusi tersebut tak punya aturan di internal lembaga—seperti putusan MA—yang berfungsi menjadi pedoman dalam penanganan perkara di sektor lingkungan.

“Padahal, itu penting untuk identifikasi awal menentukan bahwa ini SLAPP. SLAPP itu dibutuhkan identifikasi secepatnya, agar tidak terjadi chilling effect,” katanya.

“Ada warga yang sedang berjuang merusak lingkungan, ketika dibawa kepolisian yang cara pikirnya kacamata kuda, isu hukumnya seolah-olah enggak ada kaitannya dengan isu tambang, kerusakan lingkungan, pencemaran. Mereka tidak mau tahu. Mereka tidak coba mengkaitkan dengan isu besarnya. Kenapa warga mau memasang spanduk? Menutup jalan? Yang jelas sudah memenuhi unsur hukum. Cara pandang seperti ini yang bikin SLAPP efektif,” tambahnya.

Soal dua institusi penegak hukum yang belum memiliki aturan internal soal pedoman penanganan perkara di sektor lingkungan hidup, wartawan Tirto telah mencoba meminta komentar dari Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Dedi Prasetyo dan Kepala Biro Penmas Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadhan.

Naun hingga Senin pagi, tak ada respons. Begitu juga dengan Kepala Sub Bidang Kehumasan Puspenkum Kejaksaan Agung, Andrie Wahyu Setiawan, yang hanya membaca pesan WhatsApp tapi tak membalas.

Ketua Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (Persada) Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, juga menilai hal yang sama. Menurutnya, perlu ada aturan internal di level kepolisian dan kejaksaan untuk bisa menjadi pedoman penanganan perkara khusus sektor lingkungan.

“Setahu saya tidak ada peraturan yang khusus [di Polri dan Kejaksaan Agung] melindungi aktivis lingkungan hidup,” kata Fachrizal, 2 September lalu. “Jika polisi mau bikin aturan internal, itu bisa didorong. Tapi apakah itu akan ditaati penyidik di bawah kita tidak tahu. Apakah kemudian efektif atau tidak, itu soal lain.”

Pasalnya hingga saat ini, menurut Fachrizal, kepolisian menjadi lembaga penegak hukum yang paling punya kewenangan menangani perkara: menerima laporan dan menentukan pasal. “Hari ini, the most powerful institution di sistem peradilan pidana kita adalah polisi. Dengan kewenangan yang tidak terbatas,” kata dia.

Ia mengingatkan, bahwa Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada 2019 pernah memaparkan bahwa hanya 20 persen dari 40.000 orang lebih penyidik di Indonesia yang punya sertifikasi penyidikan. Apalagi, banyak penyidik di Indonesia yang bermodalkan ijazah SMA, bukan sarjana hukum.

“Pendekatan mereka ya polisionil ala militer,” kata dia.

“Ini belum bicara soal kultur di kejaksaan yang cukup bermasalah,” kata dia. “Saya kira ini lingkaran setan, yang masalahnya enggak hanya di sektor lingkungan hidup. Hampir semua kasus. Sistem peradilan pidana kita memang desainnya sudah bermasalah.”

Source: https://tirto.id/hegemoni-slapp-saat-polisi-jaksa-langgengkan-kriminalisasi-gv9l

DPRD dan Pemda Halteng Didesak untuk Menindak PT. PPA

0
ilustrasi

LENTERA.CO.ID – Menanggapi masalah tenaga kerja perusahaan, Direktur LSM Nort Mollucas Advocation (NorMA), Fajri Husen mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan serius bahkan perlunya teguran terhadap PT. Putra Perkasa Abadi yang bekerja sebagai kontraktor mining di PT. Halmahera Sukses Mineral karena dalam rekrutmen tenaga kerja tidak sesuai dengan UU No 13 Tentang Ketenaga Kerjaan bahkan mengabaikan kepentingan tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Halmahera Tengah.

Fajri menilai, ada beberapa persyaratan yang diterapkan oleh Perusahaan PT. PPA yang menurutnya tidak transparansi dan terkesan pihak perusaan menutup diri bagi insan pencari kerja, bahkan Dinas Tenaga Kerja sendiri juga bingun dengan sisitem rekrutmen yang di terapkan oleh PT. PPA

“Kami berharap ada langkah tegas dari DPRD maupun Pemda halting dengan mamanggil managemen PT. PPA untuk dimintai pertanggung jawaban,” katanya melalui rilis yang disampaikan ke redaksi media ini, Ahad, 18 September 2022.

Dia bilang, seharusnya dalam rekrutmen tenaga kerja dimulai dari pendaftaran sampai pengumuman harus dipusatkan di kantor perusahaan tersebut seperti perusahaan lainnya yang saat ini berinvestasi di Halmahera Tengah. “Beda halnya yang dilakukan oleh PT. PPA, perusahaan ini melakukan rekrutmen tenaga kerja dipusatkan di Kodim Halmahera tengah. “Ini ada apa?,” tanya ia.

Kemudian Dalam proses tes, lanjut Fajri, PT. PPA terkesan tidak transparan. Sebagai contoh, Ketika kariawan dinyatakan lolos administrasi, di suruh MCU. Hasil dari MCU bagi kariawan yang di nyatakan sehat atau tidak sehat itu wajib bagi persusahaan untuk umumkan secara resmi. Namun yang terjadi di PT. PPA, bagi kariawan yang tak lolos, tidak di beritahu kepada mereka. Selain itu, tes tertulis juga dilakukan secara online.

Itu sebabnya, kata dia, Standar yang diterapkan dalam rekrutman tenaga kerja oleh PT PPA terkesan terlalu berlebihan. Hal ini menandakan niat dan cara perusahaan menutup ruang bagi anak-anak daerah untuk masuk bekerja di PT PPA.

“Oleh karena itu, kami dari Lembaga Advokasi bersama Aliansi Peduli Masyarat Lingkar Tambang Halteng mendesak kepada Pemda, DPRD dan Organisasi serikat Pekerja untuk mengambil langkah penghentian Proses Rekrutmn Cara PT. PPA. Kami juga mendesak kepada Pemda agar mengkordinasikan masaalah tersebut dengan Managemen Utama atau Oner yakti PT. Halmahera Sukses Mineral (PT. HSM) untuk mengevaluasi dan beri teguran kepada kontrakornya yang dalam rekrutmen tenaga kerja tidak mengedepan prinsip transparansi dan mengabaikan kepentingan daerah lingkar tambang,” tegasnya.

“Jika dari laporan kami tidak segera ditindaklanjuti oleh DPRD bersama pemda Halteng, maka kami akan mengadvokasi masyarakat lingkar tambang untuk menggelar aksi unjur rasa besar-besaran,” tambahnya. (Jun)

DPC PDIP Halteng Buka Penjaringan Bakal Calon Legislatif, Target 8 Kursi

0
Ilham Maoeradji

LENTERA.CO.ID – Menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat, Partai PDI Perjuangan nomor 4432/IN/DPP/IX/2022 pada Senin, 5 September 2022, Perihal Instruksi kepada Dewan Pimpinan daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan se-indonesia untuk melakukan Pemetaan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Legislatif dan calon DPD RI pemilu serentak tahun 2024 yang dimulai sejak 13-19 September 2022, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah kini mulai melakukan perekrutan sebagaimana instruksi tersebut yang ditandai dengan publikasi Flayer melalui media sosial mau pun publikasi dalam bentuk baliho. 

Demikian itu disampaikan ketua panitia penjaringan, Ilham Maoeradji pada media ini, Kamis, 15 September 2022.

IBerkait penjaringan dan pemilu 2024, kata Ilham, dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah optimis keluar sebagai pemenang pemilu Legislatif dengan ketetapan target 8 kursi dari 5 kursi legislative saat ini. 

“Target perolehan menang pemilu dengan perolehan 8 kursi DPRD ini bukan berarti tampa dasar atau tak beralasan. Target capaian itu dilakukan berdasarkan potensi kesolidan dan konsolidasi ditingkat DPC hingga anak Ranting serta dari hasil simulasi maupun pemetaan atas peluang politik pasca berakhirnya pemerintahan Elang-Rahim,” katanya.

Menurutnya, semangat PDI Perjuangan untuk memenangkan pemilu legislatif adalah upaya memenangkan pemilihan kepala daerah.  

“Kami juga menyiapkan kader partai yang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah pada 2024 mendatang,” tuturnya.

Dia bilang, semangat tinggi dan Optimisme perjuangan ini lahir semata mata hanya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Halmahera Tengah, pihaknya pun percaya, rakyat Halmahera Tengah juga merindukan kekuasaan dibawa naungan Moncong Putih. “Untuk mewujudkan itu, kami putuskan dan komitmen memenangkan pemilu,” tegasnya.

Ilham yang juga ketua Bidang Pemenangan Pemilu ini mengatakan, target perolehan kursi, PDI Perjuangan membangun komitmen dan saling percaya, bahwa yang terpilih, punya komitmen membesarkan yang belum berkesempatan duduk sebagai DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu, juga menghindari konflik internal partai. “Cukup pengalaman yang menjadi pelajaran. Tradisi ini dibangun demi kepentingan masyarakat dan masa depan kejayaan partai,” terangnya.

Itu sebabnya, lanjut Ilham, bagi siapa saja yang berkeinginan mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislative di Kabupaten Halmahera Tengah, kami dari panitia penjaringan menyediakan Formulir pendaftaran yang dimaksud. Pengambila formular pendaftaran tersebut bisa langsung ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan di Kota weda, Kabupaten Halmahera Tengah maupun kontak person atas nama Ilham: 082195914191 – Bur: 085240101648. (Jun)

Bharada RE Bertemu Sambo di Reka Adegan Pembunuhan Brigadir J

0
Adegan Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID — Tersangka Bharada Richard Eliezer (RE) dipastikan hadir langsung dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (J), Selasa, 30 Agustus 2022. Reka adegan akan dilakukan di dua lokasi tempat kejadian perkara (TKP).

Yaitu di rumah tinggal tersangka Irjen Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Sambo di Jalan Saguling III. Kedua di rumah dinas Kompleks Polri, Jalan Duren Tiga 46 di Jakarta Selatan (Jaksel).

Dalam rekonstruksi, Bharada RE akan dipertemukan dengan empat tersangka lain. Yakni tersangka Irjen Sambo dan istrinya, Putri Sambo, serta tersangka Briptu Ricky Rizal dan Kuwat Maruf.

Kepastian kehadiran langsung Bharada RE dikatakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). “Bharada RE hadir di rekonstruksi hari ini,” kata Juru Bicara LPSK, Rully Novian, di lokasi rekonstruksi.

Rully mengatakan, kehadiran langsung tersangka Bharada RE di lokasi reka adegan dengan pengawaln ketat. Baik pengawalan dari tim penyidikan. Pun, pengawalan dan pengamanan melekat dari LPSK.

Tim LPSK melakukan pengawalan dan pengamanan melekat mengingat Bharada RE dalam proteksi penuh LPSK terkait statusnya sebagai justice collaborator. Bharada RE dibawa langsung dari Rutan Bareskrim Polri menuju ke lokasi rekonstruksi.

“Perlindungan yang dilakukan sejak dari keluar rutan, sampai saat dibawa ke mobil tahanan dan dibawa ke lokasi rekonstruksi,” terang Rully.

Kepastian kehadiran langsung tersangka Bharada RE ini menjawab spekulasi sebelumnya yang mengatakan tentang peran Bharada RE yang akan dilakukan oleh pemeran pengganti dalam rekonstruksi. Menurut Rully, tersangka Bharada RE yang menyatakan sendiri siap untuk hadir langsung dalam reka adegan demi membuat terang pengusutan tuntas pembunuhan Brigadir J.

“Dalam konteks rekonstruksi ini kehadiran Bharada RE menjadi kewajibannya untuk memberikan keterangan,” terang Rully.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam reka adegan penyidik memastikan kehadiran langsung lima tersangka. Rekonstruksi tersebut nantinya juga akan diawasi oleh lembaga-lembaga eksternal.

“Nanti dalam rekonstruksi selain penyidik, juga akan diawasi oleh tim dari Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) dan juga dari LPSK,” terang Dedi.

Source: https://www.republika.co.id/berita/rhere2328/bharada-re-bertemu-sambo-di-reka-adegan-pembunuhan-brigadir-j

Peragakan 78 Adegan dalam Pembunuhan Brigadir J

0
Adegan Pembunuhan Brigadir J

LENTERA.CO.ID — Rekonstruksi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Hutabrat (J) akan dilakukan dalam 78 adegan. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, reka adegan akan menghadirkan langsung lima tersangka.

Para tersangka akan memperagakan kronologis pembunuhan Brigadir J. Reka adegan terbagi dalam tiga sesi.

“Dalam rekonstruksi hari ini, berdasarkan penjelasan dari tim penyidikan akan ada sebanyak 78 adegan,” kata Dedi, di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022. Sesi pertama, dikatakan Dedi, sebanyak 16 adegan yang akan memperagakan peristiwa pada tanggal 4 sampai 7 Juli 2022 di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Sementara di sesi kedua, rekonstruksi sebanyak 35 adengan terkait peristiwa di Jalan Saguling III.

“Rekonstruksi di rumah Saguling terkait dengan peristiwa pada tanggal 8 (Juli) dan pascapembunuhan Brigadir J,” kata Dedi.

Sedangkan sesi ketiga tim penyidik akan melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan di tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan, yaitu di rumah dinas tersangka Irjen Ferdy Sambo, di Kompleks Polri Jalan Duren Tiga 46.

“Rekonstruksi di Duren Tiga, terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir J,” sambung Dedi.

Rekonstruksi akan dihadiri langsung oleh lima tersangka. Yakni, tersangka Irjen Sambo (FS), istrinya Putri Candrawathi Sambo (PC), Bharada Richard Eliezer (RE), Bripka Ricky Rizal (RR), serta Kuwat Maruf (KM).

“Lima tersangka akan dihadirkan langsung dalam rekonstruksi ini,” terang Dedi. Rekonstruksi diperkirakan akan dimulai pukul 10.00 WIB. 

Source: https://www.republika.co.id/berita/rherpn328/rekonstruksi-pembunuhan-brigadir-j-peragakan-78-adegan

Rusia akan Latihan Militer Bersama China dan Negara Sekutu

0
Rusia akan menggelar latihan militer di timur negara itu yang akan melibatkan pasukan dari China dan negara sekutu lainnya.

LENTERA.CO.ID — Rusia akan menggelar latihan militer di timur negara itu yang akan melibatkan pasukan dari China dan negara sekutu lainnya. Kegiatan ini memperlihatkan hubungan pertahanan yang semakin erat antara Moskow dan Beijing di tengah ketegangan dengan Barat.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Senin, 29 Agustus 2022, latihan Vostok 2022 (Timur 2022) akan diadakan pada 1-7 September di berbagai lokasi di Far East Rusia dan Laut Jepang. Video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia menunjukan, pasukan China yang tiba di Rusia sebagai persiapan untuk latihan tersebut. Latihan akan dilakukan di tujuh lapangan tembak di Far East Rusia dan akan melibatkan pasukan dari beberapa negara bekas Uni Soviet, China, India, Laos, Mongolia, Nikaragua, dan Suriah.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 50.000 tentara, lebih dari 5.000 unit senjata, termasuk 140 pesawat, dan 60 kapal perang. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, unit pasukan Lintas Udara Rusia, pembom jarak jauh, dan pesawat kargo militer akan mengambil bagian dalam latihan bersama dengan pasukan lain.

Kementerian Pertahanan Rusia mencatat bahwa sebagai bagian dari manuver, angkatan laut Rusia dan China di Laut Jepang akan mempraktekkan tindakan bersama untuk melindungi komunikasi laut, bidang kegiatan ekonomi laut, dan dukungan untuk pasukan darat di daerah pesisir. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Fomin merinci, latihan angkatan laut akan mengambil bagian di bagian utara dan tengah Laut Jepang.

“Latihan itu tidak ditujukan terhadap negara atau aliansi militer tertentu dan murni defensif,” kata Fomin pada pertemuan dengan atase militer asing.

Latihan tersebut mencerminkan peningkatan hubungan pertahanan antara Moskow dan Beijing yang telah tumbuh lebih kuat sejak Istana Kremlin mengirim pasukannya ke Kiev pada 24 Februari. China dengan tegas menolak untuk mengkritik tindakan Rusia, menyalahkan Amerika Serikat dan NATO karena memprovokasi dan mengecam sanksi hukuman dikenakan pada Rusia.

Rusia juga sangat mendukung China di tengah ketegangan dengan AS yang menyusul kunjungan Ketua House of Representatives  AS Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taiwan. Berbicara awal bulan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menarik kesejajaran antara dukungan AS untuk Ukraina dan perjalanan Pelosi ke Taiwan. Dia menuduh bahwa keduanya adalah bagian dari dugaan upaya AS untuk memicu ketidakstabilan global.

Source: https://www.republika.co.id/berita/rhewol335/rusia-akan-latihan-militer-bersama-china-dan-negara-sekutu

Dorong Ekonomi Digital, Solusi Energi Luncurkan Metaverse MyVerse

0
Pembangunan metaverse Indonesia (ilustrasi).PT Solusi Sinergi Digital Tbk dalam waktu dekat akan meluncurkan ekosistem metaverse terbaru dalam memperingati Kemerdekaan Indonesia ke-77 bernama MyVerse. MyVerse mengusung konsep metaverse yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa harus menggunakan perangkat khusus (wearable device) dalam berselancar di dalam ekosistem MyVerse.

LENTERA.CO.ID — Saat ini Metaverse sedang menjadi topik hangat dalam dunia teknologi. Adapun konsep yang digaungkan Facebook/Meta sejak 2019 menjanjikan pengguna internet pengalaman virtual yang lebih realistik dalam menjalani aktivitas sehari-hari di dunia maya.

Dalam menangkap peluang tersebut, PT Solusi Sinergi Digital Tbk dalam waktu dekat akan meluncurkan ekosistem metaverse terbaru dalam memperingati Kemerdekaan Indonesia ke-77 bernama MyVerse. MyVerse mengusung konsep metaverse yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa harus menggunakan perangkat khusus (wearable device) dalam berselancar di dalam ekosistem MyVerse. 

CEO Solusi Sinergi Digital, Hermansjah Haryono mengatakan didukung infrastruktur yang dimiliki perusahaan yaitu infrastruktur serat optik berkapasitas besar di sepanjang jalur kereta hingga 64 Tbps serta Edge Data Center berbagai lokasi bagi kebutuhan Content Delivery Network, sehingga diharapkan dapat memberikan experience terbaik bagi pengguna dalam memanfaatkan MyVerse.

“Pada tahap awal, potensi pengguna MyVerse merupakan 18,5 juta pengguna moda transportasi berbasis rel yang selama ini menikmati layanan dari Surge. Hal ini akan memberikan potensi dalam pengembangan lini bisnis periklanan digital perusahaan yang dapat berkontribusi signifikan kepada pendapatan ke depan,” ujarnya dalam keterangan tulis, Selasa, 30 Agustus 2022.

Dalam menciptakan My Verse, perusahaan berkolaborasi dengan dua perusahaan kreatif digital yaitu Fromlabs Pte. Ltd. dan PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem (FuturPhuture). Perusahaan pun berupaya membangun ekosistem di dunia metaverse memang tidak mudah, diperlukan latency konektivitas yang rendah dalam memberikan experience terbaik bagi pengguna.

“Diperlukan perpaduan antara device, network, dan application yang dapat menunjang metaverse dapat berjalan lancar.  Solusi Sinergi Digital telah memiliki ekosistem yang lengkap dalam mengakomodir kebutuhan metaverse, yaitu konektivitas serat optik berkapasitas besar, edge data center, content delivery network, maupun pengalaman yang cukup dalam pengembangan aplikasi, sehingga tidak ada alasan bagi kami tidak memulai membangun ekosistem MyVerse yang dapat dimanfaatkan dan memberi nilai tambah bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu CEO FuturPhuture, Jeremy Quek menambahkan My Verse menghadirkan pengalaman menikmati dunia virtual yang memiliki kemiripan dengan dunia nyata. Hal ini karena aset digital yang dibangun merupakan visualisasi dari aset yang sebenarnya pada kehidupan nyata. 

Para pengguna dapat menikmati seluruh fitur yang ada pada My Verse dengan lebih mudah seperti mendapatkan informasi secara real time, melakukan komunikasi antar pengguna, aktivitas komunitas, perdagangan, berbagai aktivitas gamifikasi yang menarik, serta bisa menjadi wadah media periklanan dan hiburan yang atraktif.

Solusi Sinergi Digital telah berkolaborasi dengan 36 brand untuk tahap awal pemanfaatan ekosistem MyVerse. Selain itu perusahaan juga mengundang berbagai komunitas pengguna kereta serta 168 ribu mitra warung dan UMKM yang selama ini memanfaatkan berbagai layanan dari Solusi Sinergi Digital dapat mulai memanfaatkan ekosistem MyVerse berbagai kebutuhan. 

CEO Fromlabs Pte. Ltd., Indra Wijaya menambahkan perusahaan juga telah melakukan pengujian awal dengan berbagai komunitas pengguna kereta pada 13 Agustus 2022 dan mendapatkan respon yang positif.

“Banyak perusahaan dari berbagai industri mencoba memasuki metaverse dengan berbagai cara. Meskipun ada banyak hype (dan skeptisisme), FromLabs melihat peluang dalam menjembatani realitas ke virtual. Kami menyambut baik kerjasama dengan dua entitas Indonesia yang memiliki reputasi baik di dunia kreatif dan periklanan digital dalam menghadirkan My Verse kepada masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Source: https://www.republika.co.id/berita/rhewj7349/dorong-ekonomi-digital-solusi-energi-luncurkan-metaverse-myverse

Sidang KEPP, Sambo Dipecat

0
Ilustrasi Ferdy Sambo

LENTERA.CO.ID — Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Namun demikian, kita tentu harus menunggu dan menghormati hak hukum Ferdy Sambo yang saat ini akan mengajukan banding,” kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir dari Republika.co.id pada Jumat,  26 Agustur 2022.

Dia mengatakan proses Sidang KEPP di Mabes Polri, Jakarta dari Kamis pagi hingga Jumat dini hari dipimpin Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri sudah berjalan dengan baik.

Menurut dia, putusan pemecatan ini diharapkan akan diikuti sanksi pidana pembunuhan berencana yang bakal digelar di pengadilan negeri setelah berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum.

Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, sesuai pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri maka mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo memiliki hak untuk menyampaikan banding secara tertulis dalam waktu tiga hari kerja.

Pengajuan banding itu, katanya, akan dijawab dalam waktu 21 hari kerja. Dalam sidang yang berlangsung secara maraton mulai Kamis pagi hingga Jumat dini hari, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ferdy Sambo karena melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri, yakni tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J.

Ferdy Sambo juga dikenakansanksi berupa penempatan khusus atau patsus selama 21 hari di Mako Brimob. Di hadapan komisi sidang, Ferdy Sambo mengakui dan menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan.

Ferdy juga mengajukan haknya untuk mengajukan banding dan siap dengan segala putusannya. Dalam persidangan yang menghadirkan 15 orang saksi itu, Ferdy Sambo juga menyampaikan permintaan maaf kepada sejawatnya.

Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas Kadiv Propam, kawasan Duren Tiga Jakarta Selatan, 8 Juli 2022. Korban tewas akibat tembakan senjata api.

Polisi juga menetapkan tersangka kepada isteri Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf (sopir keluarga Ferdy Sambo). Kini berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti kelengkapannya.

Sidang Ferdy Sambo berlangsung sekitar 18 jam

Sidang Komisi Kode Etik Irjen Pol. Ferdy Sambo berlangsung sekitar 18 jam lamanya, dimulai pada Kamis, 25, pukul 09.25 hingga berakhir dengan pembacaan putusan pada Jumat,  26 Agustus 2022 dini hari pukul 02.00 WIB.

“Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang berlangsung dari tadi pagi sampai dengan pagi kurang lebih sekitar 18 jam,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jumat.

Sidang KKEP memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Ferdy Sambo karena terbukti melanggar kode etik kepolisian. Komisi Kode Etik Polri juga menjatuhkan sanksi berupa penempatan khusus selama 21 hari, yang tentunya ini sudah dijalankan oleh Ferdy Sambo tinggal menunggu sisanya.

“Sanksi yang diberlakukan yang pertama adalah sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Dedi. Menurut Dedi, penjatuhan sanksi terhadap Ferdy Sambo oleh pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial.

“Yang bersangkutan mengajukan banding itu merupakan haknya sesuai dengan Pasal 69 diberi kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis tiga hari kerja,” kata Dedi.

Selain itu, sidang etik Ferdy Sambo menghadirkan 15 orang saksi dan mengakui apa yang mereka lakukan. “Irjen FS juga sama, tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi tersebut artinya perbuatan tersebut betul adanya mulai dari merekayasa kasusnya kemudian menghilangkan barang buktinya dan juga menghalang-halangi dalam proses penyidikan,” ujar Dedi.