- Advertisement -
Beranda DAERAH Fraksi PDIP, Nuryadin: Pernyataan Kadis PMD adalah Apalogi dan Pembohongan Publik

Fraksi PDIP, Nuryadin: Pernyataan Kadis PMD adalah Apalogi dan Pembohongan Publik

- Advertisement -

LENTERA NEWS — Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan pernyataan Kadis PMD Rivani A. Rajak yang diterbitkan sala satu media online pada Selasa, 29 Juni kemarin soal maksud dari Parade yang masuk dalam Penilaian Kehormatan oleh Pimpinan Daerah terhadap Cakades. “Apa dasar regulasinya,” kata Nuryadin Ahmad dari Fraksi PDI Perjuangan pada media ini, Rabu, 30 Juni 2021.

Ketua Bapemperda ini mengatakan, dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun regulasi turunannya seperti PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksana Tekhnis UU Nomor 6, PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2014 yang dirubah terakhir PERMENDAGRI 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa maupun ketentuan yang diatur dalam PERDA Halteng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, tidak ada sama sekali satu pasal pun yang mengatur ada penilaian khusus untuk menentukan seseorang akan gugur dalam tahapan test atau scraining yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

“Jadi pernyataan Kadis PMD menurut saya adalah bentuk Apologi dan Pembohongan Publik terhadap Masyarakat Halmahera Tengah, karena itu dia (Kadis PMD) harus meminta maaf kepada masyarakat Halmahera Tengah,” ujarnya.

Lanjut Yadin, di dalam PERDA Halteng Nomor 3 Tahun 2019 Tentang PILKADES pada pasal 22, 23, 24, 25 suda sangat jelas mengatur tentang syarat Calon Kepala Desa dan di pasal itulah point penentu seseorang akan menjadi Cakades bukan pada tahapan scraining atau uji kompetensi, sebab uji kompetensi itu adalah masuk dalam tahapan pilkades bukan prasyarat cakades. “Olehnya, penilaian Parade sebagaimana pernyataan kadis PMD adalah pendapat yang liar dan tidak memiliki dasar hukum,” cetus Yadin.

Wakil rakyat tiga periode ini bilang, Fraksi PDI Perjuangan melihat dari awal pembentukan penitia kabupaten saja suda tidak sesuai dengan ketentun yang berlaku, sebab dalam Permendagri 112 Tahun 2019 mengatur bahwa Panitia Pikades Tingkat Kabupaten harus melibatkan Forkopimda yang terdiri dari Unsur Pimpinana DPRD, Kejaksaan dan Polres. Ternyata Komposisi kepanitiaan tidak ada unsur FORKOPIMDA. “Jadi sebetulnya Dinas PMD ini tidak memahami Regulasi,” katanya.

“Fraksi PDI Perjuangan tegaskan bahwa SK Penitia Kabupaten yang menggugurkan 21 orang Cakades harus dianulir dan menetapkan kembali Cakades yang syarat administra telah terpenuhi karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perudangan yang berlaku,” tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengingatkan kepada Panitia Kabupaten agar segera memberikan pertimbangan kepada saudara Bupati untuk mengeluarkan keputusan menunda hari H pencoblosan Pilkades serentak. Sebab, jika Pilkades tetap di laksanakan pada tanggal 12 Juli dengan menggunakan SK Panitia kabupaten yang bermasalah ini, maka hasil pilkades itu dianggap tidak sah dan segala biaya yang timbul akibat dari kebijakan ini dianggap penyelewengan kewenangan yang bisa dianggap korupsi dan Panitia harus bertanggung jawab.

“Dan Menurut saya Panitia Pilkades Kabupaten telah melakukan Pelanggaran hukum, karena dengan sengaja menghilangkan hak orang untuk dipilih. Harus diingat bahwa Hak dipilih dan memilih itu adalah hak azazi yang dilindungi oleh UUD,” katanya.

“Saya sarankan kepada saudara Bupati menggunakan diskresinya untuk menganulir Keputusan Panitia Kabupaten,” tabahnya.

Dalam Permendagri 112 juga menegaskan bahwa seluruh hasil Pilkades harus dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur dan Kemendagri, karena itulah Fraksi PDI Perjuangan akan menggunakan mekanisme itu untuk membuat laporan tertulis kepada Gubernur dan Kemendagri Karena Kadis PMD diundang dua kali di DPRD untuk meminta penjelasan tidak pernah hadir tanpa alasan. “Bagi saya, ini situasi yang tidak lazim dalam sebuah Pemerintahan,” kata Yadin.

Kadis PMD juga harus paham bahwa hubungan Bupati dan Kepala Desa dalam sistem pemerintahan bukan antara bawahan dan atasan. “Karena itu, penilaian performance dan attitude oleh pimpinan daerah yang disampaikan Kadis PMD adalah pernyatan yang sengaja menceburkan Bupati dalam lumpur karena menghadap hadapkan seorang Bupati dengan Rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Selain itu, kata Yadin sapaan karibnya, menyatakan bahwa pihaknya juga menilai tindakan Kadis PMD yang terkesan melempar tenggung kepada Kepada Sekda adalah bentuk pembangkangan antara atasan dan bawahan. “Itu satu kecelakan dalam sisitem birokrasi. Karena itu kadis PMD sudah sewajarnya mendapat sanksi Bupati Edi Langkara (Elang),” tuturnya. (Jun)

Artikel Fraksi PDIP, Nuryadin: Pernyataan Kadis PMD adalah Apalogi dan Pembohongan Publik pertama kali tampil pada Lentera.co.id.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -