- Advertisement -
Beranda HEADLINE Kasus Cakades Halteng, Bupati Elang Disalahkan Lantaran ini

Kasus Cakades Halteng, Bupati Elang Disalahkan Lantaran ini

- Advertisement -

LENTERA NEWS — Mengamati sejumlah kasus screning bakal calon kepala desa yang digugurkan, DPC PDI Perjuangan Halteng menilai keputusan tersebut sunggu tidak memiliki landasan hukum.

Dalam Regulasi yaitu UU Nomor 6 Thn 2014 Tentang Desa, PP 43 Thn 2014 Tentang Tekhnis Pelaksaan UU No 6, Permendagri No 112 Thn 2014 Tentang PILKADES maupun PERDA Halteng No 3 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak & Pergantian Antar Waktu Kepala Desa tidak satupun pasal yang mengatur disitu Panitia atau seseorang yang punya otoritas sebagai penentu kelulusa Cakades.

Calon Kepalas Desa itu bisa gugur jika tidak memenuhi syarat Administrasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 Permendagri 112 Thn 2014, & bukan uji kepatutan & kelayakan atau yang disebut scraining itu. “Jadi tidak ada istilah diskresi panitia atau siapapun itu,” kata ketua DPC Halteng, PDI Perjuangan Kabir Kahar dalam rilis yang disampaikan pada media ini, Senin, 28 Juni 2021.

Berkait masalah tersebut, kepada Dinas DPMD Rivani saat dikonfirmasi dejumlah media, enggan menjelaskan alasan mengapa sejumlah Calon Kepala Desa digugurkan. Bahkan mantan Sekwan Halteng ini malah melempar tanggung jawab dan kewenagan untuk menjawab hal itu adalah Sekda Halteng. Sebagai akibat, publik pun menuduh Bupati Edi Langkara sebagai aktor dibalik drama Pilkades Halteng.

Padahal, kata anggota DPRD Halteng ini, Kepala Dinas DPMD, Rivani selaku Dinas Tekhnis yang punya Agenda Pilkades harus menjelaskan itu ke publik supaya masyarakat tidak menyoroti Bupati. “Kalau orang kase salah Bupati jangan heran kalau pembantu-pembantunya tidak bisa menjelaskan keputusan gelap gulita model ini,” ujar Kabir.

Kabir juga mengingatkan Kepala SKPD agar jangan melek Regulasi supaya bisa memberikan pertimbangan kepada pimpinan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Dia bilang, tahap Uji kepatutan adalah syarat tambahan, jadi scraining itu diadakana jika Cakades yang mendaftar lebih dari 5 orang. “Baca Pasal 27 Perda Halmahera Tengah Nomor 3 Thn 2019 dan seterusnya,” pintanya.

Kata Kabir, frasa dalam pasal 27 adalah jikalau yang mendaftar Cakades itu misalnya cuma 4 orang maka uji kelayakan alias scraining itu tidak wajib, yang wajib itu adalah semua cakades yang memenuhi syarat Adminisitrasi pencalonan harus ikut sebagai kontestasi di Pilkades. “Tidak ada istilah lulus dan tidak lulus,” tegasnya.

“Begitu juga Hak dipilih dan memilih, itu adalah hak dasar manusia (Hak Azazi),” tambahnya.

Artikel Kasus Cakades Halteng, Bupati Elang Disalahkan Lantaran ini pertama kali tampil pada Lentera.co.id.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -